oleh

Dana ADD/DD T.A, 2019 Sudah 135 Desa Pencairan Tahap I

Foto Kadis PMD Nisel Albert Duha, S.IP

NISEL-SUMUT|wartaposgroup.co.id Dinas PMD Nias Selatan, dana ADD/DD 135 desa telah dicairkan Tahap I untuk Tahun Anggaran 2019, hal tersebut, dikemukakan kepala Dinas Pemerintahan dan Desa (DPMD)  Albert Duha, S.IP kepada sejumlah wartawan, di ruang kerjanya jalan arah Lagundri-Sorake Km 7 kecamatan fanayama, jumat, 12/07/2019.

“Kadis PMD Albert Duha, S.IP Ia menjelaskan, pada penarikan Tahap I sebesar 20% (persen),  Tahap II, 40% (persen) dan pencairan Tahap III 40% (persen). ia juga kembali menegaskan, syarat pencairan yakni harus ada RKPDes, APBDes dan penginputan laporan realisasi penggunaan anggaran terakhir tahun sebelumnya, atau tahun 2018.

Sambung dia, Total Anggaran Dana Desa ( ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 untuk Kabupaten Nias Selatan, sementara itu, Dana sebesar Rp.409 miliar lebih dengan rincian ADD yang bersumber dari DAU pada APBD Nisel TA.2019 sebesar 60 Miliar lebih ditambah dari  Dana Desa sebesar Rp. 348  Miliar lebih.,”tuturnya

Ia menjelaskan bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193 Tahun 2018, dan sistem pencairan dilakukan secara tiga tahap. sehingga saat ini sudah ada 135 Desa yang telah menarik anggaran untuk Tahap I dari 459 desa sekabupaten Nias Selatan, yang telah mengajukan penarikan dana hingga saat ini. selain dari itu, bahkan sudah ada juga beberapa Desa yang mengajukan penarikan Tahap II saat ini.

Dia juga mengatakan, “Bagi Desa yang mengalami kendala pengajuan penarikan dana, sebab., “mungkin karena adanya permasalahan internal antara Kepala Desa dengan BPD, tentang pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana pada Tahun sebelumnya, maka pihak Kecamatan dan kami dari DPMD siap membantu sebatas memfasilitasi, untuk mencari solusi sehingga pencairan anggaran tidak terkendala.

yang intinya bahwa, jika pada penggunaan anggaran sebelumnya ditemukan kerugian negara. maka harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa secara hukum, dan  itu juga kewenangan pihak Inspektorat. dalam hal ini, pihak Kecamatan dan DPMD hanya sebatas memfasilitasi sesuai Tupoksi kami,”tandasnya.

Kembali ia menuturkan bahwa, mulai dari Tahun 2016 hingga Tahun 2019 ini, Dana Desa kita selalu kena pinalti sebesar Rp 47 Miliar karena tidak jelasnya realisasi pertanggungjawaban penggunaaan anggaran Tahun Anggaran 2015 yang telah di transfer ke Kas Daerah dari Pusat sebesar  Rp 47 Miliar.

Kemudian anggaran tersebut  tidak disalurkan ke Rekening masing-masing Desa oleh pihak Pemerintah Daerah Nisel saat itu. untuk lebih jelasnya, silahkan rekan-rekan pers menanyakannya langsung ke pihak Badan Keuangan Daerah.,”tutur Albert

ia juga menjelaskan bahwa anggaran Dana Desa (DD) untuk Kabupaten Nias Selatan mulai Tahun 2016 hingga tahun 2019 selalu dipotong (pinalti) oleh Kementerian Keuangan  RI, lantaran realisasi pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp. 47 Miliar. belum disalurkan ke Desa sehingga tidak dapat  dipertanggungjawabkan penggunaannya sampai saat ini.(Suasana H.)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed