oleh

Inspektorat dan DPMD Terkesan Saling Lempar, diduga Biarkan Kades Berbuat Semena-mena

NISEL-SUMUT| wartaposgroup co.id Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Inspektorat  Kabupaten Nias Selatan (Nisel), Terkesan saling lempar bola atau tanggungjawab, diduga ada pembiaran terhadap Kepala Desa berbuat semena-mena di luar Ketentuan. Pasalnya, di Desa Mogae Kecamatan Lahusa salah satu Perangkat Desa Menerima BLT-DD, dan anehnya lagi, menurut Kades tidak ada diatur dalam Juknis.

Kadis DPMD Albert Duha, saat dikonfirmasi Awak Media melalui Telepon Selulernya Jumat, 10/07/2020, mengatakan. Ada beberapa persyaratan itu, kita ambil di Dinas Sosial, dan didalamnya ada syarat-syarat penerima, memang tidak tertulis, PNS dan Aparat Desa, tetapi Pendapatannya dibawah 500Rb Rupiah.,”jelas Kadis PMD.

“Maka kita sarankan kepada kepala Desa, sebelum menetapkan, koordinasi terlebih dahulu di Dinas Sosial.,”tutur Kadis.

Kata dia, “Kadis PMD. jadi baik di surat edaran maupun surat Permendes, sebagai pengawas itu, “Camat, BPD, dan Inspektorat, silahkan konfirmasi disana biar di panggil nanti yang bersangkutan.,”pinta Albert Duha kepada wartawan.

Disamping itu, pihaknya juga berencana melalui Kabid Program mengundang Kades tujuannya untuk klarifikasi. dan pihaknya, akan mengumpulkan bukti-bukti sesuai regulasi yang ada.

Lebih lanjut dia menjelaskan, contohnya, ini masuk keranah hukum, didapat menyalahgunakan wewenangnya karena diberikan kepada orang yang tidak layak., itulah nanti dasar hukum diberikan kepada beliau.,”kadis mengakhiri.

Sementara menurut Inspektur Emanuel Telaumbanua, menanggapi pertanyaan wartawan melalui WhatsApp pribadinya Jumat, 10/07/2020 menjelaskan bahwa., Penetapan BLT-DD itu kewenangan kepala Desa, dan bilamana ada yang dianggap bias, artinya, “sebuah penyajian bahan yang dipenuhi prasangka. maka harus diuji melalui peraturan yang berlaku, lalu, apakah syarat materil dan prosedur itu sudah sesuai.,”jawabnya singkat.

“Penetapan BLT DD kewenangannya di desa dan bilamana ada yg dianggap bias, maka harus diuji melalui peraturan yg berlaku apakah syarat materil dan prosedur sdh sesuai.,”tandasnya Inspektur.

Ketua Komisi A Memoris Fau politisi partai Perindo itu menanggapi terkait pernyataan Kades Mogae, Menurutnya disesuaikan dengan Permendes Nomor 6 Tahun 2020, dan perubahan atas Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa 2020.,”ucap Politisi Perindo itu.

“disesuaikan dengan Permendes Nomor.6 Tahun 2020 Tentang perubahan atas permendes Nomor.11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana Desa 2020.

Ia juga mengingatkan Kades, bahwa ada regulasi yang mengatur tentang pembagian BLT tersebut., “Diingatkan beliau bahwasanya ada regulasi yang mengatur itu.,”ucap Memoris Fau.

Sedangkan menurut Kadis Sosial Instansi Haria, saat di mintai tanggapannya terkait pernyataan Kades Mogae, Secara singkat, BLT tepatnya di Dinas PMD di konfirmasi.”Blt ,tepat ny ke DPMD d konfm.,” jawabnya singkat.(Suasana H.)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed